Senyum Jokowi Ditanya Kabar 2 Menteri NasDem Bakal Direshuffle

Ulasan tentang berita politik tanah air terkini , menyajikan info berita politik meliputi partai , lembaga masyarakat , pejabat , pemerintahan , DPR , MPR, tokoh , pemilu , pilpres hingga pilkada.

Senyum Jokowi Ditanya Kabar 2 Menteri NasDem Bakal Direshuffle - Presiden Jokowi tersenyum saat mendengar soal pertanyaan reshuffle kabinet. Hal itu ditanyakan awak media usai Jokowi meninjau Stasiun Manggarai Jakarta.

"Saya dengar (pertanyaan soal reshuffle),” jawab Jokowi di lokasi, Senin (26/12/2022).

Awak media kemudian menanyakan kembali, apakah reshuffle akan sesuai dengan rekomendasi Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat meminta Jokowi untuk mengevaluasi Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Kehutanan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, namun Jokowi tidak menjawab dan hanya tersenyum.

Diketahui, kedua menteri tersebut memiliki latar partai poltik dari NasDem. Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Choirie alias Gus Choi mengatakan partainya siap menghadapi segala situasi atas keputusan Presiden Joko Widodo atau Jokowi di dalam pemerintahan. Hal itu disampaikan usai kembali munculnya wacana reshuffle kabinet.

"Bagi Nasdem siap menghadapi segala situasi," kata Gus Choi, saat dikonfirmasi, Jumat 23 Desember 2022.

Dia menegaskan, keputusan melakukan reshuffle kabinet merupakan hak perogratif dari Presiden Jokowi. Sehingga, Partai Nasdem mempersilakan Jokowi untuk melakukan reshuffle jika dibutuhkan.

"Itu hak prerogatif presiden. Silakan, apa maunya," tegas dia.

Ganggu Fokus Jokowi

Wasekjen PKB Syaiful Huda menilai bahwa reshuffle kabinet adalah hal wajar, karena ada perbedaan pandangan politik anggota koalisi.

"Pertimbangan banyak hal, termasuk bisa saja mungkin dianggap ada perbedaan cara melihat politik. Dan menurut saya itu wajar," kata Syaiful saat ditemui usai diskusi survei Voxpol di Jakarta, Jumat (23/12/2022).

Kendati demikian, dia menuturkan bahwa hanya Jokowi yang tahu apa urgensi pemerintah kembali melakukan reshuffle kabinet. Kalau dirasa ada yang menggangu kinerja pemerintahan, sudah pasti Jokowi akan mengambil tindakan untuk perbaikan, termasuk lewat reshuffle.

"Jadi sangat subjektif karena jabatan menteri jabatan politik. Karena jabatan politik, hari ini dia dilantik, besok dipecat, biasa. Karena jabatan politik," ujar Syaiful.

"Kalau presiden terganggu psikologisnya dengan seorang pembantu, di-resign pasti. Jadi kalau ditanya, enggak ada urgensinya, bentar lagi pemilu, urgensinya, ya urgent kapan pun menurut subjektivitas." katanya menambahkan.

Perihal apakah sinyal reshuffle ini karena Partai NasDem telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres), dia enggan berkomentar. Dia pun menyerahkan sepenuhnya keputusan reshuffle kepada Jokowi, termasuk soal nasib menteri-menteri dari PKB.

"Kita belum tahu persis. Rapat koalisi juga jarang. Kita enggak bisa nilai (deklarasi NasDem) ini ganggu apa tidak. Sepenuhnya presiden yang bisa nilai. Tapi dalam agenda legislasi sih enggak ada kendala," ujarnya.

"Kita serahkan ke Pak Presiden. Tapi kapan pun presiden bisa ganti. Karena kapanpun presiden bisa nilai urgent dan punya hak," imbuh Syaiful.

PDIP Usul Menteri NasDem Direshuffle, PKS: Jokowi Harus Bijak di Akhir Pengabdian

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengingatkan Presiden Joko Widodo untuk bijak dalam melakukan reshuffle kabinet. Apalagi menjelang masa jabatannya berakhir.

Hal itu menanggapi usulan PDIP supaya Jokowi mengevaluasi kinerja dua menteri asal NasDem yaitu Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri LHK Siti Nurbaya.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan, Jokowi perlu menjaga soliditas pemerintahan. Maka perlu bijak dalam mengambil keputusan untuk melakukan reshuffle.

"Presiden perlu bijak. Di masa akhir pengabdiannya, bagus menjaga soliditas," ujarnya kepada wartawan, Senin (26/12).

Dia mengatakan, Jokowi sebaiknya mengarahkan para menterinya dengan benar di akhir masa jabatan ini. Daripada melakukan reshuffle yang hanya menimbulkan kebisingan. Mardani meminta Jokowi tidak buru-buru merombak kabinetnya.

"Dengan jam terbang tinggi beliau bisa mengarahkan para Menteri. Ketimbang membuat kebisingan yang tidak perlu dengan reshuffle terburu-buru," kata Mardani.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memberikan sinyal akan melakukan reshuffle kabinet. Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat meminta Jokowi untuk mengevaluasi dua menterinya, yaitu Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya. Dua menteri itu adalah politikus NasDem.

Djarot berharap ada penyegaran di internal kabinet agar bisa mendukung penuh kebijakan Presiden Jokowi.

"Mentan dievaluasi, Menhut dievaluasi, menteri kehutanan ya. Harus dievaluasi. Semua menteri juga harus dievaluasi. Supaya apa? Supaya ada satu darah baru yang segar, yang bisa mendukung penuh kebijakan pak Jokowi untuk menuntaskan janji-janji kampanyenya," ujar Djarot di Menteng, Jakarta, Jumat (23/12).

Anggota Komisi IV DPR ini menyinggung masalah impor beras. Di tengah digemborkan swasembada beras, malah harga beras naik. Saat musim panen dan harga beras naik, justru ada impor.

"Termasuk yang prihatin ketika kita sudah di masa lalu, sudah gembar gembor swasembada beras, ternyata kita impor beras ketika harganya naik. Justru pemerintah harus intervensi dong. Saat musim panen dan harganya baik, kemudian dihajar sama beras impor," ujar Djarot.

"Yang parah nanti, yang sakit petaninya. Makanya kita di Komisi IV kita sampaikan coba buka data. Data yang fix yang sama baik itu oleh BPS, dimiliki Kementan, data dimiliki Bulog, data yang dimiliki Bappenas badan pangan nasional, buka, satukan. Perlu ga kita impor, katanya masih cukup. Perlu enggak kita impor. Yang penting bagi kita harga beras stabil, petaninya bisa untung. Ini semua perlu dievaluasi," tegasnya.

Namun, Djarot mengembalikan lagi kepada Jokowi sebagai pemegang hak prerogatif apakah perlu beberapa menterinya diganti. Termasuk juga peluang partai yang belum masuk kabinet diajak bergabung.

"Wah kalau itu urusannya presiden. Itu hak prerogatif presiden. Kita hormati kita hargai kita berikan kesempatan kepada pak Jokowi untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kabinet. Apakah perlu reshuffle atau tidak. Itu pun untuk kepentingan bangsa dan negara dan rakyat Indonesia," ujar Djarot. [ray]

Baca juga Kritikan PKS kepada Ade Armando