Ditanya soal Reshuffle Kabinet di 2023, Jokowi: Ditunggu Saja
Ulasan tentang berita politik tanah air terkini , menyajikan info berita politik meliputi partai , lembaga masyarakat , pejabat , pemerintahan , DPR , MPR, tokoh , pemilu , pilpres hingga pilkada.
Ditanya soal Reshuffle Kabinet di 2023, Jokowi: Ditunggu Saja - Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali ditanya soal reshuffle atau perombakan kabinet di tahun 2023. Dia pun meminta masyarakat untuk menunggu kabar soal reshuffle kabinet.
"Ditunggu aja," kata Jokowi singkat kepada wartawan usia meninjau Pasar Tanah Abang Jakarta, Senin (2/1/2023).
Dia tak mengungkap kapan dan siapa saja menteri-menteri yang akan terkena reshuffle kabinet. Jokowi meminta semua pihak untuk menunggu.
"Ditunggu saja," ucap Jokowi kembali.
Sebelumnya, Jokowi membuka kemungkinan akan kembali melakukan reshuffle atau perombakan kabinet di akhir masa jabatannya. Namun, Jokowi tak berbicara kapan reshuffle kabinet akan dilakukan.
"Mungkin (reshuffle). Ya nanti," kata Jokowi singkat kepada wartawan di Kabupaten Bogor Jawa Barat, Jumat, 23 Desember 2022.
Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat meminta Jokowi untuk mengevaluasi dua menterinya, yaitu Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya. Kedua menteri itu adalah politikus NasDem.
Djarot berharap ada penyegaran di internal kabinet agar bisa mendukung penuh kebijakan Presiden Jokowi.
"Mentan dievaluasi, Menhut dievalusi, Menteri Kehutanan ya. Harus dievaluasi. Semua menteri juga harus dievaluasi. Supaya apa? Supaya ada satu darah baru yang segar, yang bisa mendukung penuh kebijakan Pak Jokowi untuk menuntaskan janji-janji kampanyenya," ujar Djarot di Menteng, Jakarta, Jumat (23/12/2022).
Kritik Kebijakan Mentan Soal Impor Beras
Djarot menyinggung masalah impor beras. Di tengah digemborkannya swasembada beras, harga beras justru naik. Saat musim panen dan harga beras naik, justru ada kebijakan impor.
"Termasuk yang prihatin ketika kita sudah di masa lalu, sudah gembar gembor swasembada beras, ternyata kita impor beras ketika harganya naik. Justru pemerintah harus intervensi dong. Saat musim panen dan harganya baik, kemudian dihajar sama beras impor," ujar Djarot.
"Yang parah nanti, yang sakit petaninya. Makanya kita di Komisi IV kita sampaikan coba buka data. Data yang fix yang sama baik itu oleh BPS, dimiliki Kementan, data dimiliki Bulog, data yang dimiliki Bappenas badan pangan nasional, buka, satukan. Perlu enggak kita impor, katanya masih cukup. Perlu enggak kita impor. Yang penting bagi kita harga beras stabil, petaninya bisa untung. Ini semua perlu dievaluasi," tegasnya.
Namun, Djarot mengembalikan lagi kepada Jokowi sebagai pemegang hak prerogatif apakah perlu beberapa menterinya diganti. Termasuk juga peluang partai yang belum masuk kabinet diajak bergabung.
"Wah kalau itu urusannya presiden. Itu hak prerogratif presiden. Kita hormati kita hargai kita berikan kesempatan kepada Pak Jokowi untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kabinet. Apakah perlu reshuffle atau tidak. Itu pun untuk kepentingan bangsa dan negara dan rakyat Indonesia," ujar Djarot
NasDem soal Usulan Kader Partainya Keluar Kabinet: Itu Kompor
Ketua DPP Partai NasDem Effendy Choirie atau biasa disapa Gus Choi angkat bicara soal wacana reshuffle kabinet yang dikaitkan dengan kadernya.
Dia menegaskan, NasDem tegak lurus terkait soal perombakan kabinet bahwa itu adalah wewenang Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
"Soal reshuffle itu hak prerogatif presiden. terserah saja. NasDem dalam berpolitik berbasis pada koridor konstitusi, UU, kesepakatan bersama, etika, hak-hak, kewajiban dan kepantasan," kata Gus Choi, saat dihubungi merdeka.com, Senin (2/1/2023).
Meski demikian, terkait ada yang mendesak kader NasDem keluar kabinet, menurutnya adalah upaya provokasi dan seolah-olah menginginkan kekuasaan yang ada sekarang.
"Terkait dengan desakan dari sejumlah parpol agar presiden segera me-reshuffle menteri dari NasDem, itu kompor, provokasi. Mungkin dengan cara seperti itu mereka akan dapat kekuasaan," tegas Gus Choiu.
"Kalau mereka dapat kekuasaan dengan cara itu, maka kekuasaan yang didapatkan hukumnya syubhat atau bahkan haram," sambungnya.
Desakan Keluar Kabinet
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, seharusnya partai yang telah mendeklarasikan sosok calon presiden yang antitesa dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi, menarik diri kadernya dari kabinet.
Dia tak menyebut partai mana, namun sudah diketahui bahwa NasDem yang telah mendeklarasikan sosok calon presiden untuk 2024, yakni Anies Baswedan.
Menurut Hasto, Anies merupakan sosok yang dalam kebijakannya menjadi antitesa dari Jokowi. Maka itu, ketika ada partai pendukung pemerintah yang mencalonkan tokoh berlawanan dengan Jokowi, sepantasnya mundur dari kabinet pemerintahan.
"Tentu saja ada sesuatu landasan konstitusional yang seharusnya ketika mencalonkan seseorang yang berbeda dan menjadi antitesa presiden yang sedang menjabat muncul kesadaran politik untuk menarik diri," kata dia dalam konferensi pers refleksi akhir tahun PDIP, Jumat (30/12/2022).
Dalam mendukung pemerintahan Jokowi, menurut Hasto, perlu komitmen penuh. Bila sikap politik berbeda terhadap pemerintah telah ditunjukan di parlemen, sebaiknya juga diperlihatkan dengan sikap yang berbeda di eksekutif.
"Jadi mendukung presiden bukan mengambil enaknya ketika mengambil suatu sikap politik berbeda termasuk yang ditunjukan di DPR, seharusnya juga diikuti sikap yang ada di eksekutif. Itu sikap dari PDIP," tegas Hasto.
Reporter: Alma Fikhasari/Merdeka.com
Komentar